The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen
The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen
Blog Article
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
The short article will respond to considerations about the backflow of democracy With all the comprehensive control of the president about BIN. The views expressed Here i will discuss purely particular and they are not connected with the viewpoints or attitudes of any government companies.[4]
Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan info aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis information tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.
yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer
BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Jika kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum maka yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah operasi. Dalam beberapa kasus kebutuhan politik akhirnya menyerat pelaku-pelaku kegiatan/operasi intelijen untuk diadili namun tidak pernah menyentuh stage user
Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
The construction of your guerrilla warfare during the article-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into army command spots, was adopted being a manifestation of Nasution’s “middle way” notion to meet the navy requires of ‘eradicating’ the PKI and holding political Manage for a form of Dwifungsi ABRI
Di negara manapun produk intelijen adalah suatu rahasia negara. Suatu keberhasilan kegiatan/operasi intelijen tidak akan pernah terekspose, namun kegagalannya akan menjadi bahan bulan-bulanan pihak oposisi. Indonesia menerapkan hukum bahwa rahasia intelijen merupakan rahasia negara.[7]
[thirty] Over the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts around ethnic problems in Kalimantan and religious problems in Maluku happened. My encounter of becoming Section of one of many palace’s info resources At mendapatkan informasi lebih lanjut the moment exhibits that the President lacked the support of legitimate data from the sector, was unable to manage navy manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a business arena, and unsuccessful to maximize the outcome of intelligence functions for prevention and generation of regular circumstances. The graphic in the President as a defender of spiritual and ethnic minorities, in a position to orchestrate reform, was ‘thwarted’ via the devices in The federal government companies At the moment.
The entire process of drafting the regulation on intelligence proposed within the 1998 reform offer was callous. There have been pluses and minuses regarding the need for this law, and also the draft proposed by the government was seriously criticized. Continue to, the draft furnished the law enforcement authority to intelligence apparatus with unique powers in civilian strategic intelligence operations.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
This information will briefly retrace the history of Indonesia’s strategic intelligence dynamics given that its inception and provide an Evaluation on the present standing of political democratization Commonly and intelligence reform especially immediately just after 1998.